GMNI Sultra Tegaskan Pemberlakuan Penerapan PPKM Harus Lebih Humanis Berdasarkan Kemanusiaan yang Beradab

 *

Foto : Rikman Rivaldi, Wakabid Politik DPD GMNI Sultra/Newskritis.

KENDARI SULTRA, NEWSKRITIS.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti penegakan pemberlakuan PPKM yang dilakukan pemerintah dilapangan.

DPD GMNI Sultra melalui Wakil Ketua Bidang Politiknya, Rikman Rivaldi, menyampaikan bahwa pada faktanya penegakan PPKM dilapangan telah dilakukan dengan mengedepankan sikap yang tidak manusiawi, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah seperti yang viral terjadi di Kota Ambon.

"Kami menginginkan adanya tindakan yang lebih humanis yang berperikemanusiaan serta beradab dalam penegakan PPKM. Jangan jadikan PPKM untuk membungkam aktivitas ekonomi rakyat. Kami tidak ingin ada perlawanan diseluruh Indonesia seperti yang terjadi di Ambon," ungkap Rikman sapaan akrabnya kepada Newskritis.com. Senin (19/7/2021).

DPD GMNI Sultra melalui Rikman juga menanggapi pemberlakuan perpanjangan PPKM. Menurutnya perpanjangan PPKM bisa saja dilakukan tetapi dengan syarat harus lebih humanis yang mengedepankan sikap manusiawi.

"Kami tidak menginginkan ada perpanjangan PPKM kalau pemerintah dalam penegakannya justru membuat rakyat tak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba lihat video kejadian-kejadian yang viral di sejumlah media, ini adalah bukti bahwa penegakan pemberlakuan PPKM sangat mencekik rakyat," kata Rikman.

DPD GMNI Sultra melalui Rikman juga mengecam segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi dalam penegakan pemberlakuan PPKM diseluruh Indonesia. Katanya, ini sangat bertentangan dengan etika moral dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Kami banyak menemukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi selama adanya penegakan pemberlakuan PPKM, seperti yang terjadi pada  pemukulan seorang ibu di Gowa yang dilakukan Satpol PP. Dan kami sangat mengecam itu," tegas Rikman.

Rikman juga berharap agar segera adanya bantuan sosial yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak PPKM serta menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan tidak manusiawi kepada masyarakat.

"Apa yang kami katakan ini, telah kami kaji bersama 7 orang pengurus DPD lainya demi mewujudkannya masyarakat adil makmur. Kami juga berharap kepada Pemerintah agar segera menurunkan Bantuan Sosial bagi mereka yang terdampak PPKM serta menindak tegas pelaku-pelaku yang memperlakukan rakyat sangat tidak manusiawi," harapnya sambil mengakhiri percakapannya.**

Laporan : Adhar.

Editor     : Adhar.